Ratusan CPNS dan CPPPK Landak Sampaikan Aspirasi di DPRD, Tuntut Pelantikan Segera

Para CPNS dan CPPPK saat berorasi di halaman kantor DPRD kabupaten Landak (foto Antonius)

LANDAK, suaraborneo.id - Ratusan calon pengawal negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) di Kabupaten Landak menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten Landak, pada Senin (10/03/2025). 

Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan orasi yang disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak, Herculanus Heriadi, beserta anggota DPRD lainnya.

Aksi yang di kawal oleh pihak keamanan dari Polres Landak ini menjadi wadah bagi perwakilan calon pegawai untuk mengungkapkan tuntutan mereka. Yohanes Dedi Haryanto, salah satu perwakilan CPNS dan CPPPK, menyampaikan dua tuntutan utama dalam orasinya, yaitu:

1. Menolak Surat Edaran Menpan-RB tentang penundaan pelantikan untuk CPNS dan CPPPK Tahun Anggaran 2024.

2. Meminta kepada DPRD Kabupaten Landak, bersama Bupati Landak dan BKPSDM, agar segera menentukan jadwal pelantikan untuk CPNS dan CPPPK Tahun Anggaran 2024, paling lambat pada bulan April 2025, sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam SE Menpan-RB Nomor 1239/B.MP.o1/5D/D/2025 tanggal 14 Januari 2025.

Setelah orasi, dilanjutkan dengan dialog di dalam ruangan DPRD Kabupaten Landak, yang dihadiri oleh 50 orang perwakilan CPNS dan CPPPK, serta pimpinan DPRD dan pihak pemerintah daerah, termasuk PJ Sekda Landak Heri Adiwijaya, Kepala BPKAD Benediktus, dan Kepala BKPSDM Marsianus.

Ketua DPRD, Herculanus Heriadi, mengapresiasi kedatangan para calon pegawai dan menyatakan bahwa aspirasi mereka akan diteruskan kepada pemerintah daerah. 

PJ Sekda Landak, Heri Adiwijaya, berharap agar aspirasi ini dapat diproses sesuai dengan mekanisme yang ada, sementara Marsianus menjelaskan bahwa semua proses formasi hingga hasil seleksi telah selesai, dan saat ini hanya menunggu jadwal pelantikan dari pemerintah pusat.

Kepala BPKAD, Benediktus, menambahkan bahwa anggaran untuk CPNS dan CPPPK sudah disiapkan, namun pelaksanaan tetap bergantung pada keputusan dari pemerintah pusat. "Kami mengikuti keputusan dari pemerintah pusat," tambahnya.(Anton)