TANJUNG SELOR, Suaraborneo.id – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.AP., membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara, di Ruang Rapat Lantai 1 Eks Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (17/12).
Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara. (Foto:dkisp)
Turut dihadiri Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setda Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., Kepala Biro Perekonomian Muhammad Gozali, S.E., M.H., jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara, kepala perangkat daerah kebupaten/kota se-Kaltara, forkopimda dan BUMN.
Rakor ini membahas ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, kelancaran distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Memimpin rakor, Suriansyah memberikan atensi di beberapa bidang. Pertama untuk transportasi umum khususnya darat, sungai, dan laut dalam ini Dinas Perhubungan bisa menerapkan standar keamanan yang baik bagi penumpang.
“Saya memberikan catatan agar OPD yang berkaitan menjelang Nataru misal Dinas Perhubungan untuk transportasinya benar-benar menjaga keselamatan penumpang. Artinya lebih ketat dan selektif dalam pemberangkatan transportasi kita,” kata Suriansyah.
Lalu kedua dibidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan provinsi maupun kab/kota dapat bekerja sama melibatkan PMI, PMR, atau Pramuka, termasuk bersama BPBD Kab/kota. Ketiga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) agar membangun komunikasi yang efektif untuk mengantisipasi kelangkaan yang diakibatkan cuaca.
“Kita sudah mendengar BMKG kondisi cuaca di Kaltara, namanya longsor, banjir, akhirnya pertanian bermasalah. Jadi komunikasi baik dengan Dinas Pertanian yang ada di kabupaten/kota untuk memastikan jangan sampai ada kelangkaan. Pastikan komunikasinya efektif,” jelasnya.
Kemudian keempat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperindagkop) provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pasar murah komoditinya harus memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai yang dibutuhkan gula, yang ada beras. Jadi benar-benat diidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Pasar murah sebut Suriansyah, adalah solusi yang tepat ditengah-tengah kebutuhan bahan pokok menjelang HKBN. Guna mencukupi kebutuhan diperlukan komunikasi yang baik antar TPID kabupaten/kota untuk saling membantu.
“Hasil rakor ini saya meminta agar setiap perwakilan kabupaten/kota untuk memberi laporan kepada pimpinannya dan menegaskan kepada perangkat daerahnya bahwa Kaltara sudah siap menjelang Nataru,” pungkasnya. (dkisp)
