 |
| Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindera), Yodi Setiawan. (Foto:doc SB) |
Yodi Setiawan, politisi dari Partai Gerindra, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk bangkit dan mengembangkan usaha tanpa tekanan utang. “Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini. Banyak petani dan pelaku usaha di Sekadau yang mengalami kesulitan karena kredit macet. Dengan penghapusan ini, mereka dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga,” ujar Yodi, Kamis (07/11/2024).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadi pemicu perbaikan ekonomi rakyat kecil serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dinilai penting, terutama untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil di tengah masa pemulihan pasca-pandemi yang penuh tantangan.
Selain itu, Yodi berharap agar kebijakan ini mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih merata, memberikan dampak positif pada penghidupan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, terutama di Kabupaten Sekadau. Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat harus terus bersinergi dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan memperhatikan kondisi ekonomi akar rumput.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur penghapusan kredit macet bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. (@)
