PONTIANAK, Suaraborneo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024 di Hotel Mercure, Pontianak, Kamis (31/10/2024). Pada kesempatan ini, Pj. Ketua TP PKK sekaligus Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., menerima penghargaan atas prestasi menempati peringkat 9 Akuntabilitas Kinerja 2024.
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024. (Foto:adpim)
Mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, Drs. Alexander Rombonang, MMA, menegaskan pentingnya Rakorwasda sebagai wadah sinergi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di seluruh wilayah Kalbar. Rakor ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance memerlukan sistem pengawasan yang efektif. APIP harus berperan aktif dalam memastikan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan,” ujar Alex.
Ia menambahkan, APIP harus memprioritaskan audit pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalbar, Dra. Marlyna, M.Si., CRA., CRP., CGCAE., menjelaskan bahwa Rakorwasda 2024 juga menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pengawasan, menghindari tumpang tindih, serta menyelaraskan langkah pengawasan antarinspektorat.
Di acara tersebut, penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 diserahkan kepada sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berprestasi di Kalbar. Peringkat pertama diraih Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, diikuti Inspektorat Provinsi Kalbar di posisi kedua, dan Bappeda Provinsi Kalbar di posisi ketiga.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Kalimantan Barat, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
