 |
| Para penambang motor klotok yang sedang bertambat di dermaga Sungai Kapuas Sekadau. (foto:red) |
“Kami kesulitan mendapatkan BBM jenis solar subsidi yang murah dan mudah sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh pemerintah, yang seharusnya menjadi hak kami sebagai pelaku usaha kecil,” keluhnya
“Kemudian kami tidak bisa atau tidak boleh ngantre menggunakan jerigen. Kan tidak mungkin kami membawa motor klotok atau tanki kami ke SPBU, sangat mustahil,” imbuhnya
Agus Salim sangat berharap ada perlakukan khusus dari pihak SPBU maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait agar memberi ruang dan kemudahan kepada mereka.
“Usaha kami ini adalah unit usaha jasa transportasi yang tergabung dalam sebuah Koperasi (Mitra Sarana Kapuas Jaya) yang legal,” ujarnya
Ia menjelaskan bahwa selama ini para penambang hanya bisa mendapatkan BBM dari Kios-kios dengan harga Rp 12.500 per liter yang lebih tinggi dari harga BBM subidi (solar) di SPBU.
Dulu lanjut dia, pernah ada dari pemeritah daerah melalui rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan menggunakan barcode.
“Cuma dari pihak SPBU tidak bisa (tidak bisa digunakan) karena berbentur dengan aturan yang ada. Nah kami juga sebagai masyarakat awam tidak tahu aturan seperti apa,” jelas Agus Salim yang juga sebagai Kepala Unit Usaha Minyak di Koperasi Mitra Sarana Kapuas Jaya.
“Intinya kami berharap agar pemerintah daerah berkooordinasi dengan pihak SPBU agar ada perlakuan khusus bagi para pelaku usaha yang tidak bisa membawa tanki nya seperti motor klotok dan mesin tracktor pertanian,” harap Agus Salim.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Hermansyah, turut prihatin dengan sulitnya para penambang motor klotok di sungai kapuas untuk mendapatkan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan salah satunya para penambang motor klotok tersebut.
“Seingat saya sampai hari ini di tahun 2024 belum ada satupun dari penambang maupun koperasi motor klotok yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi BBM dari Dishub, tentu sistem pemberian rekomendasi untuk mendapatkan BBM mengacu pada aturan Kementerian ESDM yang terbaru. Tentu juga permohonan rekomendasi melaporkan berapa kebutuhan perhari dan jumlah motor klotok yang membutuhkan. Kita berharap para penambang bisa diperhatikan oleh pihak SPBU,” harapnya
“Selain itu, kami juga tidak akan sertamerta mengeluarkan rekomendasi, tentu harus berdasarkan edaran dari BP Migas,” tutup Hermansyah. (red)
