PONTIANAK,
(Suara Borneo) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, membuka
Musyawarah Daerah III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel Maestro
Pontianak, Minggu (14/7/2024).
Pembukaan Musyawarah Daerah III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. (Foto:adpim)
"Dalam musyawarah ini, saya berharap musyawarah ini dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan perumusan langkah - langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan," harapnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kalimantan Barat adalah hal yang sangat penting, sebagai Provinsi yang bertetangga langsung dengan negara Malaysia nantinya untuk mengekspor Ikan itu seharusnya jangan dari Jakarta.
"Ekspor ikan itu jangan dari Jakarta, kalau untuk Kalimantan Barat ekspor itu sebenarnya jangan Ikan dari kami (Kalimantan Barat) bawa dulu ke Jakarta lalu di ekspor keluar. Padahal kami sudah mempunyai pelabuhan laut ekspor di Kijing dan Kakanwil Bea dan Cukai sangat mendorong dan akan membantu kalau kita mau mengekspor. Jadi nanti Kepala Dinas Kelautan benar-benar memperhatikan apa yang harus kita lakukan supaya ekspor itu bisa langsung,"ungkapnya.
Disampaikannya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kesejahteraan nelayan, keberlanjutan sumber daya laut, serta penguatan organisasi nelayan.
"Saya yakin dengan semangat gotong royong yang kuat, kita dapat mencapai suatu tujuan bersama. Tapi kalau tidak keroyokan antara Kementerian Kelautan, antara DPD HNSI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nelayan itu sendiri untuk memecahkan masalah kita ini tidak bisa, memang kita harus duduk bersama dan ada niat untuk mensejahterakan nelayan, kalau nelayan sejahtera Pemerintah Provinsi juga akan sejahtera karena akan ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat," pintanya. (adpim)
