 |
| Seorang pekerja menunjukkan surat suara untuk pemilihan presiden pada 14 Februari nanti saat persiapan pembagian logistik pemilu di Tangerang, (Foto: Tatan Syuflana/AP Photo) |
Ide, janji dan konsep pasangan calon presiden dan wakil presiden pada isu lingkungan akan menjadi petunjuk atas arah pengelolaan lingkungan hidup ketika mereka terpilih nanti.
Koordinator Political Working Group Greenpeace Indonesia Khalisah Khalid mengatakan isu krisis lingkungan sedianya menjadi perhatian serius, dengan menunjukkan visi, misi dan program strategis masing-masing; bukan hanya “gimmick” atau tipu daya untuk menarik perhatian publik semata.
Lembaganya, kata Khalisah, mendorong agar isu lingkungan menjadi preferensi bagi pemilih saat menggunakan hak politik mereka, atau menjadikan masalah ini sebagai isu elektoral, sehingga mereka yang bertarung memahami urgensi isu dan krisis lingkungan yang saat ini dihadapi. Salah satu isu lingkungan yang menjadi sorotan adalah emisi karbon yang berasal dari alih fungsi lahan, deforestasi dan tentunya sektor energi.
"Energi kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Kita ingin melihat sejauh mana komitmen mereka terhadap dua isu itu. Selain tentu saja yang tidak kalah penting adalah isu di pesisir dan pulau-pulau kecil," seperti disampaikannya kepada VOA, Sabtu (20/1), seraya menambahkan betapa terancamnya masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Khalisah juga menyoroti isu perkotaan, seiring memburuknya polusi udara yang beradal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan kendaraan bermotor.
Greenpeace Indonesia menggarisbawahi urgensi komitmen ketiga cawapres untuk menghentikan deforestasi dan ketergantungan pada batu bara. Ini penting karena program transisi energi yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo saat ini masih tetap mengandalkan sumber energi listrik dari batu bara, dan bahkan akan membangun PLTU baru.
Greenpeace Indonesia, ujar Khalisah, melihat kebijakan dalam negeri ini bertentangan dengan komitmen penanganan krisis iklim, karena jika memang serius ingin melakukan transisi energi maka pemerintah sedianya tidak lagi mengandalkan batu bara. Sebaliknya di era Jokowi ini justru dikeluarkan Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu bara dan UU Cipta Kerja yang memfasilitasi penggunaan energi kotor.
Di sektor kehutanan, Greenpeace Indonesia mencatat sepanjang 2014-2022 – atau dua periode pemerintahan Jokowi – terjadi deforestasi seluas 3,4 juta hektare. Angka ini belum termasuk deforestasi terencana yang akan mengancam hutan di Papua, yang merupakan benteng terakhir dari hutan alam yang dimiliki Indonesia.
Khalisah mengatakan presiden berikutnya harus berani mengoreksi kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintahan Jokowi, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).
Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Fanny Tri Jambore mengatakan ekonomi yang dikembangkan di Indonesia menuju kepada ekonomi ekstraktif sumber daya alam yang berdampak pada lingkungan hidup. Ini menjadi isu yang paling disorot Walhi karena jika model Dia menambahkan jika model ekonomi ekstraktif itu terus dilanjutkan, maka akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa.
"Misalnya dalam 20 tahun terakhir, Indonesia naik menjadi salah satu penghasil (gas) emisi terbesar di dunia (600 juta ton CO2 setahun), ada di peringkat kesembilan pada 2021. Di sektor pertambangan batu bara, ada lima juta (hektare) konsesi yang sudah diberikan, hampir dua jutanya ada di dalam kawasan hutan," katanya.
Selain itu, di pertambangan nikel, sekitar 700 ribu hektare dari total satu juta hektare wilayah konsesi tambang logam itu berada di dalam kawasan hutan. Tak heran jika tingkat deforestasi di Indonesia semakin meningkat, tambahnya. Dan hal ini berisiko terhadap ketahanan pangan.
Fanny mengatakan jika debat cawapres Minggu (21/1) malam tidak membahas bagaimana menata ekonomi yang masih bersandar pada industri ekstraktif, Indonesia tidak akan beranjak dari ancaman kerusakan.
Selain itu Walhi mengajak untuk mengubah paradigma pembangunan supaya tidak sekadar mengejar pertumbuhan tanpa batas. Sudah saatnya mendorong pembangunan yang lebih menghargai lingkungan dan mengajak partisipasi masyarakat, hal-hal yang tidak dilakukan Jokowi dalam dua masa pemerintahannya. Masyarakat, yang sangat tergantung pada kelestarian alam, justru tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan – seperti izin pertambangan, pembukaan hutan, tata kelola pembangunan dan lainnya. Bahkan tak jarang masyarakat setempat justru terpinggirkan.
Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Muhammad Syauqi, mengatakan sejumlah masalah terkait tema debat keempat telah menjadi perhatian pasangan ini, dan berjanji akan memberikan solusi konkret dalam bentuk kebijakan riil jika kelak memenangkan pilpres.
Hal senada diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, yang menegaskan kesiapan Mahfud MD untuk menyampaikan solusi atas setiap permasalahan tersebut.
Juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, yang mengatakan Gibran telah mempersiapkan penampilannya di debat kedua antar cawapres secara matang. Pasangan ini, tegasnya, juga memiliki komitmen yang kuat terkait isu lingkungan hidup. [fw/em]
Sumber:VOA
