PONTIANAK, Suaraborneo.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menjalin Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu 2024 dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Kalbar dengan ditandai penandantangan MoU atau nota kesepahaman, Minggu (20/11/2022).
Foto bersama usai penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara Bawaslu Kalbar dan AMSI Kalbar. Foto:ist
Penandantangani langsung dilakukan Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah dengan Ketua AMSI Kalbar, Kundori, didampingi Sekretaris AMSI, Muhlis Suhaeri dan Bendahara AMSI, Sahat Tinambunan di salah satu Hotel di Pontianak disela acara Rapat Koordinasi SDM dan Teknis Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.
“Kami berharap MoU dengan tiga lembaga yakni AMSI, AJI dan IJTI. Mudah-mudahan bisa diikuti sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti kerjasama dengan lembaga organisasi tersebut. Agar nantinya pengawasan partisipatif dalam menghadapi penyelengaraan pemilu. Salah satu dalam upaya pencegahan,” ungkap Ruhermansyah didampingi Anggota Bawaslu, Faisal Riza.
Menurut Ruhermansyah, adapun diantara ruang lingkung nota kesepahaman meluputi Bimbingan Teknis Peliputan dan Publikasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran.
“Kemudian melakukan peliputan dan Publikasi tentang pengawasan Pemilu dan menggalang upaya pengawasan melalui Publikasi media yang memenuhi standar jurnalistik yang baik,” papar Ruhermansyah.
Sementara itu, Ketua AMSI Wilayah Kalbar, Kundori, menyambut baik program Bawaslu Kalbar yang melakukan kolaborasi dengan organisasi media dan jurnalis dalam rangka mengawal proses Pemilu 2024.
“Kami AMSI siap mengawal dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu. AMSI sendiri secara nasional sudah secara terprogram terlibat dalam mensukseskan Pemilu salah satunya dalam program cekfakta dengan maraknya hoaks atau berita bohong dalam momen pemilu,” kata Kundori.
Seperti diketahui, selama ini tim CekFakta secara kolaborasi terus bekerja menangkal informasi bohong (hoax), khususnya menjelang perhelatan pemilu 2024, karena berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021, konten politik adalah saluran yang paling besar berisi berita palsu.
Tim CekFakta terdiri dari beragam kelompok organisasi dan perusahaan yaitu Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan didukung Google News Initiative dan Cekfakta.com. (rls)
