Sekadau Kalbar, Suaraborneo.id - Kapolres Sekadau, AKBP K. Tri Panungko, menjadi salah satu narasumber dalam talk show bertajuk, Peran Semua Elemen dalam Mensukseskan Pilkades serentak tahun 2022, Kamis (23/6/2022).
Talk show bertajuk, Peran Semua Elemen dalam Mensukseskan Pilkades serentak tahun 2022 di Radio Lawang Kuari.l Sekadau.
Kegiatan berlangsung di Radio Suara Lawang Kuari, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Syahdiman, Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Welbertus Willy, Ketua MABM, H. Syafi'i Yanto dan Kades Mungguk Abang Irwandi selaku praktisi.
Menjelang Pilkades yang dilaksanakan di 19 desa, Kapolres Sekadau mengemukakan strategi pengamanan dan hal lain yang perlu diperhatikan guna mendukung kondusifitas dan kelancaran dalam setiap tahapannya.
"Dalam kontestasi untuk memperebutkan dukungan dan simpati masyarakat tentunya ada kerawanan kamtibmas dan potensi konflik didalamnya. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi Kepolisian," jelasnya.
Ia memaparkan, dalam Pilkades serentak kali ini Polres Sekadau akan menerjunkan 129 personel guna mengamankan jalannya pemungutan suara di 129 TPS bersama TNI dan perlindungan masyarakat (Linmas).
Langkah selanjutnya, sambung Kapolres Sekadau, dengan menempatkan 30 personel sebagai penebalan kekuatan dalam gelaran Pilkades pada 19 desa di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Belitang.
"30 personel tersebut akan ditempatkan di 4 Polsek sesuai lokasi Pilkades. Tujuannya untuk percepatan dalam mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas," ujarnya.
Selain itu, Polres Sekadau telah berupaya merangkul tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pilkades agar berjalan aman, damai, sejuk dan sehat.
Pada akhir talk show, Kapolres Sekadau mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya pada wilayah yang menggelar Pilkades untuk tetap menjaga persaudaraan dan perdamaian.
"Kita semua bersaudara, beda pilihan adalah hal yang wajar. Jangan sampai perbedaan tersebut menjadi jurang pemisah atau menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan serta kemajuan desa kedepannya," pungkasnya. (hms).
