-->


Lasarus Sebut Larangan Berladang Dengan Cara Bakar Belum Ada Solusi

Editor: Redaksi
Sebarkan:

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat memberikan sambutan mewakili tokoh dayak nasional pada pembukaan pekan gawai dayak ke XXXVI di rumah radakng, Kota Pontianak Jumat (20/05/2022) sore.
PONTIANAK, Suaraborneo.id – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut memberikan sambutan mewakili tokoh dayak nasional pada pembukaan pekan gawai dayak ke XXXVI di rumah radakng, Kota Pontianak Jumat (20/05/2022) sore.

Dalam sambutannya ia menyampaikan sejumlah hal, mulai dari eksistensi masyarakat dayak hingga pembangunan. Menurut Lasarus, ada beberapa hal yang masih dihadapi masyarakat adat dayak saat ini, salah satunya kesempatan yang sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah terkait membuka ladang selain dengan membakar.

“Kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, manakala mereka membuka lahan untuk menanam padi sesuai aturan, sesuai luasan yang sudah diatur, jangan sampai dipidana,” kata Lasarus.

Karena hal ini, jelasnya, pernah dialami beberapa waktu lalu di kabupaten Sintang, beruntung saja pemerintah sangat bijak, sehingga pelaku dibebaskan dan Jaksa tidak melakukan kasasi. 

“Hukum itu butuh kejujuran, dan penerapannya harus melihat kearifan lokal,” tegasnya.

Menurut Lasarus, orang dayak tidak keberatan jika ada solusi dari pemerintah untuk mencari jalan jika membuka lahan tanpa membakar. Ia menegaskan bahwa masyarakat dayak patuh dan taat hukum, namun terhadap masalah yang satu ini harus didiskusikan dengan baik.

Ia juga menyingung, jika setiap musim panas selalu ada seruan dari pemerintah terkait tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga ini harus ditanggapi dengan serius agar tidak menilbulkan keriuhan pada saat masyarakat membuka ladang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini juga menyampaikan terkait Ibukota Negara (IKN) baru. Pemerintah sudah menetapkan IKN pindah ke kabupaten Penajam Paser Utara dan Kepala Otoritanya juga sudah ditetapkan bersama wakilnya.

Dalam waktu dekat komisi V DPR akan menetapkan pengunaan anggaran untuk IKN. Beberapa waktu lalu, kata Lasarus dirinya bersama kementerian PU dan perhubungan sudah melakukan rapat. Dalam rapat tersebut ia menekankan agar masyarakat dan pengusaha lokal dilibatkan dan berperan aktif dalam pembangunan IKN.

“Sehingga kita warga Kalimantan tidak hanya sebagai subjek, tapi juga sebagai objek yang bisa terlibat langsung untuk bisa menikmati dari pembangunan IKN tersebut,” inginnya.

Lasarus juga memamarparkan, untuk anggaran pembangunan IKN juga akan ditaruh di komisi V DPR, sehingga dirinya bisa mengawalinya secara aktif terkait serapan anggaran, sehingga dengan harapan masyarakat atau pengusaha lokal bisa dilibatkan.

“Tahun ini kita mulai untuk tahap pertama angarannya 150 Triliun yang akan kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur IKN baru,” tuturnya.

Pihaknya juga sudah meminta kepada pemerintah dalam pengadaan lahan agar disediakan lokasi untuk berbagai suku dan etnis di Kalimantan di sekitar IKN untuk membangun pusat-pusat kebudayaan, termasuk etnis dayak.

Dengan adanya pusat kebudayaan ini, menurut Lasarus dapat memperlihatkan kepada dunia bagaimana kekayaan khasanah budaya yang ada di Indonesia. 

Sementara untuk pembangunan di Kalbar, seperti Jalan Tol, untuk tahap pertama akan dibangun dari Bandara Supadio Pontianak menuju Pelabuhan Internasional Kijing dan dilanjutkan ke Kota Singkawang, bahkan jika memungkinkan bisa sampai ke kabupaten Sambas.

“Kemudian untuk rute keduanya dari Entikong ke Landak menuju ke Kijing, itu rencana jalan tol untuk provinsi Kalimantan Barat, mohon doanya,” ajaknya.

Ia yakin, dengan adanya jalan tol di Kalbar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kalbar dan secara otomatis akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. (TN).

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini