Dinilai Banyak Kepentingan, Usulan Abdul Samad Tak Diindahkan

Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Abdul Samad (Foto/Ist)

Kayong Utara, Kalbar - Niat menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar di Kayong Utara terpaksa kandas. Abdul Samad mengaku banyak kepentingan di dalam lembaga yang mewakili rakyat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Abdul Samad, mengatakan, didalam forum audiensi terkait Air Bersih, di kantor DPRD Kayong Utara, Selasa 24 Mei 2022, ia mengaku telah menyampaikan masukan kepada berbagai pihak terkait, khususnya di Lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah Kayong Utara agar fokus menyelesaikan segala persoalan insprastruktur melalui per Kecamatan, sehingga di tahun selanjutnya pemerintah tinggal fokus perbaikan insprastruktur di Kecamatan lain, serta tidak memecah kegiatan di beberapa Kecamatan, sehingga persoalan di 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara tersebut dapat terselesaikan hingga tuntas, Namun diakuinya, usulannya tersebut tidak mendapat persetujuan dari banyak pihak.

"Saya pernah ajukan, kalau kita mau, pakai perdapil, ompimpah (Sistem acak) bahasanya. Kalau kebutuhan jalan Seponti misalnya, kita anggarakan 35 miliar, biar tuntas, tahun berikutnya jalan Sukadana 30 Miliar biar tuntas, begitu Pulau Maya, begitu juga Simpang Hilir dan seterusnya, tapi dalam lembaga ini banyak kepentingan, ini saya sampaikan. kalau yang saya sampaikan ini di dorong pemerintah, SKPD, anggota dewan yang hadir, yang ada di lembaga ini, saya yakin itu pasti bisa. Tapi karena adanya kepentingan - kepentingan di lembaga ini, sehingga ulur tariknya luar biasa. Jangan sampai DPRD dipersalahkan," kata Abdul Samad saat memberikan tanggapannya di audensi air bersih bersama SKPD dan Kelompok Masyarakat Perduli Air Bersih di gedung DPRD Kayong Utara.

Ia juga berharap, Kedepan, meminta keikut sertaan masyarakat dalam setiap penganggaran APBD, sehingga pihak DPRD tidak selalu menjadi kambing hitam terhadap gagalnya setiap pembangunan yang ada, ia juga membandingkan kondisi air bersih yang masih bisa dirasakan sampai di Kecamatan Simpang Hilir, dimasa pimpinan Bupati Ketapang Morkes Effendi, dimana Kabupaten Kayong Utara kala itu masih menginduk di Kabupaten Ketapang.  

"Zaman Kabupaten Ketapang, dimasa pimpinan Bupati Bapak (Almarhum) Morkes Efendi saya menikmati air bersih sampai ke Mata - Mata, tahun 1991, saya ingat betul. Tapi setelah pemekaran (2007) kenapa begini (tidak mengalir)," kesalnya. (TN)