 |
| Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemda TA 2020 oleh BPK RI kepada DPRD Kalbar serta Gubernur Kalbar |
PONTIANAK, suaraborneo.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Mendapakan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) atas Laporan Keuangan Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2020.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., ph.D., CSFA., CfrA., Anggota VI BPK-RI pada Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Jumat (21/5/2021).
Penyampaian Opini WTP ini ditandai dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemda TA 2020 oleh BPK RI kepada DPRD Kalbar serta Gubernur Kalbar.
“Ini hasil maksimal dari pemeriksaan kita, pimpinan BPK sepakat memberikan Opini WTP itu semakin dianggap suatu prestasi yang cukup baik untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” Ujar Prof. Harry.
Prof. Harry juga menyampaikan bahwa beberapa indikator kesejahteraan di Kalbar lebih baik dibanding dengan indikator kesejahteraan secara nasional, yaitu angka pengangguran sebesar 5,8% sementara nasional 7,07%, angka kemiskinan 7,17% tingkat nasional 10,19% dan untuk Gini Rasio 0,17% sementara nasional 0,385%.
“Artinya 3 indikator ini di Kalimantan Barat jauh lebih baik dari rata-rata nasional. Tinggal 1 lagi Pak Gub dan Pimpinan DPRD, yang harus mernjadi perhatian kita yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena pembangunan ini untuk manusia, di Kalbar angkanya 67,66 % sementara di Nasional 71,64%, ini harus dipacu oleh anggaran untuk tahun-tahun berikutnya di Kalbar, ini tanggungjawab kita bersama” jelasnya.
Sementara itu Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan bahwa Opini WTP adalah hal yang memang harus dicapai dalam tata kelola keuangan, tetapi bagaimana membuat uang itu kemanfaatannya tinggi bagi kesejahteraan masyarakat, ini yang paling penting, sehingga belanja sasarannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
“IPM ini yang berat, masalah yang paling berat itu data, makanya kita konsolidasi data dulu sekarang, karena pertumbuhan ekonomi bagus, kemiudian yang lain-lainnya bagus kok IPM masih masalah, nah saya lihat itu datanya," Jelas Gubernur Kalbar, Sutarmidji.(TN).
