 |
| Seorang hacker terlihat dalam monitor saat dia mengikuti sesi pelatihan 8 Juli 2019. (Foto: Reuters) |
Aktivis antikorupsi di Tanah Air mengalami peningkatan serangan digital, mulai dari peretasan akun pesan hingga sabotase konferensi pers daring melalui Zoom dengan tampilan pornografi. Para aktivis mengatakan mereka takut akan menjadi sasaran karena vokal.
Perjuangan dalam melawan korupsi menjadi perhatian pada bulan ini menyusul pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut beberapa kelompok kebijakan, seperti dikutip dari Reuters, pemecatan tersebut tampaknya merupakan upaya untuk merusak kinerja KPK.
Pemecatan, yang seolah-olah terjadi karena kinerja pejabat dalam tes wawasan kebangsaan sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) , kemudian diubah menjadi skorsing.
Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan anggotanya telah mengalami pelecehan digital sejak 17 Mei. Saat itu akun pesan di aplikasi WhatsApp dari enam anggotanya tidak dapat diakses ketika mereka sedang mengikuti konferensi daring yang membahas soal pemecatan 75 pegawai KPK.
Menurut ICW, seorang peretas tak dikenal juga menayangkan film porno saat dilakukannya konferensi daring melalui panggilan video.
ICW mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka menduga bahwa "pihak-pihak yang menentang penguatan upaya antikorupsi" berada di balik serangan itu dan mendesak penegak hukum untuk menyelidiki.
ICW tidak mengatakan kelompok spesifik mana yang dianggap bertanggung jawab.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan kepada Reuters bahwa upaya untuk mengambil alih akunnya dan akun lainnya di WhatsApp dan Telegram terus terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Beberapa mantan penyidik KPK mengatakan pernah menghadapi serangan serupa.
WhatsApp, Zoom, dan Telegram tidak segera menjawab permintaan komentar.
Seorang pejabat di kantor kepresidenan mengatakan itu urusan polisi, sementara Mabes Polri menolak berkomentar.
Para pegiat antikorupsi mengatakan KPK menjadi lebih lemah di bawah pemerintahan presiden Jokowi, meski kantor kepresidenan membantah hal itu.
Keluhan pelecehan digital pernah terjadi pada tahun lalu yang melibatkan aktivis dan mahasiswa dalam seminar online yang membahas masalah hak asasi manusia di Papua Barat, di mana pemberontakan separatis tingkat rendah terjadi selama beberapa dekade.
Beberapa jurnalis juga pernah mengalami pelecehan serupa.
Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Jaringan Asia Tenggara Freedom of Expression (SAFEnet), mengatakan pihaknya telah mencatat 147 kejadian serangan digital di Tanah Air pada tahun lalu, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. [ah/ft]
Sumber : VOA
