 |
| Cornelis reses di perbatasan |
SINTANG, suaraborneo.id - Bupati Sintang yang di wakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Yustinus Jukardi menyambut kedatangan Anggota DPR RI Komisi II Cornelis di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu (7/3/2020) malam.
Kedatangan legislator Senayan (Cornelis) yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalbar dua periode ke Kabupaten Sintang, adalah untuk kunjungan kerja (Kunker) spesifikasi diluar Dapil pada masa reses dalam rangka penyerapan aspirasi di Kabupaten Sintang secara khusus di wilayah perbatasan.
Cornelis menyampaikan, Kunker pada masa reses secara pribadi ini sebagai upaya menyerap aspirasi, khususnya dari wilayah perbatasan yang merupakan salah satu ruang lingkup kerja dari komisi II. Selain itu kata dia, kedatangan dirinya sebagai wakil rakyat juga untuk mengusulkan dan mengontrol program pembangunan pemerintah pusat kepada daerah, apa sudah terlaksana atau belum dan ada permasalahan atau tidak.
"Jika ada yang belum terlaksana dan terdapat permasalahan, saya bisa dorong kembali kepada pemerintah pusat. Karena instruksi presiden sudah jelas untuk percepatan membangun daerah perbatasan," ujarnya.
"Tolong siapkan segala permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan, sertakan dokumentasi foto dan video juga supaya saya punya kekuatan secara rill untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat secara lengkap pada saat rapat di DPR RI. Jadi, saya tidak hanya ngomong saja nanti pas kami bahas dalam rapat. Kalau data lengkap pemerintah pusat dapat melihat kondisi rill perbatasan seperti apa, sehingga bisa jadi bahan pertimbangan dalam kebijakan," tambah Cornelis.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yustinus Jukardi, yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan legislator dapil Kalbar I ke Kabupaten Sintang. Dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi dari Pemda Sintang kepada pemerintah pusat sehingga dapat memajukan daerah perbatasan di Bumi Senentang.
"Terimakasih pak atas kehadirannya di Sintang, apa lagi bagian perbatasan merupakan wewenang dari komisi II sehingga, kami pihak Pemda pun akan menyampaikan seperti apa progres pembangunan di perbatasan. Nanti, di sampaikan langsung baik dari Camat dan Kades dari wilayah perbatasan yang ikut hadir dalam pertemuan ini, "jelas Yustinus.
Pada kesempatan itu, Yustinus mempersilakan OPD terkait dan para Camat untuk menyampaikan kondisi perbatasan saat ini. Dimana pada kesempatan pertama, Kabid Koordinasi, Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang yakni, Ramdi Nahum yang menyampaikan pelaksanaan Inpres di perbatasan Kabupaten Sintang perlahan sudah berjalan. Sehingga kata Nahum ruas jalan dari sintang sampai ke perbatasan sepanjang 179 Km agar diperbaiki status jalannya menjadi ruas jalan nasional.
"Kemudian status PLBN di Sei Kelik untuk hutan lindung sudah dibebaskan. Yang menjadi masalah rencana PLBN itu yang di tentukan pihak Malaysiae di Batu Lintang sedangkan sei Kelik ke batu lintang jaraknya 36 km," jelas Nahum.
Sementara untuk kegiatan tahun ini lanjut Nahum, di wilayah perbatasan adalah perencanaan air bersih komplek di PLBN dan meminta Sui Kelik segera dibangun perumahan rakyat.
Camat Ketungau Hulu, Jamhur juga menyampaikan bahwa kondisi Kantor Camat sampai saat ini belum teraliri jaringan listrik. Karena kantor camat saat ini berada di Sui Pisau, dan untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut sementara masih menggunakan PLTS.
"Semoga tahun ini listrik bisa masuk ke Sei Pisau karena merupakan harapan dari masyarakat juga, terutama untuk kantor camat guna mendukung proses kinerja. Selain itu tower telkomunikasi sudah terbangun 9 tower tetapi sampai sekarang belum bisa difungsikan"ucap Jamhur.
Kemudian Camat Ketungau Tengah Dakun juga menyampaikan kondisi di Kecamatan yang ia pimpin, dimana saat ini yang paling penting adalah dibangunnya ruas jalan Seputau-Merakai sepanjang 12 km karena kondisinya saat ini sudah tidak bisa dilewati.
"Kita juga berharap bantuan Perumahan dari pemerintah pusat sebanyak 50 unit yang berada didekat SMK masih kosong belum bisa ditempati karena informasinya belum ada penyerahan dari pemerintah pusat kepada Pemda, oleh karena itu sehingga saya berinisiatif memakai perumahan tersebut digunakan oleh anak-anak sekolah, tetapi di perumahan tersebut listrik dan air belum ada," kata Dakun. (H)
Editor: Asmuni
