SINTANG, suaraborneo.id - Wakil ketua Komisi C DPRD Sintang, Drs. Senen Maryono, M.Si memimpin rapat bersama Dinas Sosial Sintang dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di ruang rapat Komisi C Lantai III Gedung DPRD Sintang, Kamis (12/3/2020). Kegiatan ini mengevaluasi kegiatan hibah tahun 2019 dan memutakhirkan data rencana kerja bidang sosial masyarakat di Sintang pada tahun 2020.
“Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan proses pembentukan peraturan bupati mengenai dana hibah dan program nasional yang ada yang berlangsung di Sintang. Dengan proses evaluasi dan pemutahiran data mengenai rencana kerja untuk tahun ini, menjadi penting untuk kita semua karna kita perlu memperhatikan waktu yang terus berjalan dan agar dana-dana tersebut dapat segera tersalurkan bagi para pengguna hibah,” kata Senen.
“Sementara, kita perlu memantau juga program-program sosial yang dicanangkan oleh pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Kita cek mengenai kendala-kendala dan berdiskusi mengenai alternatif solusi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengungkapkan bahwa program sosial yang digelontorkan di tingkat kabupaten sebenarnya cukup banyak, namun belum terlihat di masyarakat. Sehingga, pihaknya menginginkan informasi rinci mengenai sejumlah program sosial pemerintah pusat khususnya yang dikerjakan selama tahun 2019 dan tahun 2020.
“Ada banyak kegiatan sosial dari pemerintah pusat, namun penyaluran bantuan masih belum tersalurkan karna kurangnya penyampaian informasi dan kurangnya tenaga kerja sosial masayrakat. Lewat diskusi ini kita kana menghitung kebutuhan yang diperlukan dins sosial sehingga kita bisa memikirkan bentuk bantuan yang bisa kita berikan
Kepala Dinas Sosial, Setina menyampaikan kendala terbesar yang alami pihaknya berkaitan dengan koordinasi dalam bentuk sosialisasi. Sehingga banyak masyarkaat belum mengetahui banyaknya program pemerintah yang dikerjakan oleh Dinas Sosial. Menurut Setina, tujuan utama dinas yang ia pimpin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberdayakan segala potensi sosial yang ada serta mengurangi pemerlu kesejahteraan sosial, orang tidak mampu dan terlantar, korban kekerasan sosial.
“Sayangnya saat ini kita masih menggunakan data tahun 2015, sebagai dasar penerima program sosial. Pada akhir tahun lalu kami mulai untuk melakukan perubahan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun kami terhambat oleh minimnya dana operasional untuk mengumpulkan data,” ungkap Setina.
“Kita belum ada pekerja sosial masyarakat, harapannya di tiap desa ada 1 oranglah PSMnya. Supaya hal-hal sosial dan kegiatan sosial dapat ter-cover dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sintang, Ulidal menyampaikan bahwa Dana hibah 2019 sedang dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indoensia. Rencana hibah tahun 2020 sudah diproses penganggaran dan sedang menunggu terbitnya peraturan bupati terkait.
“Kami di Kesra sudah melakukan monitoring internal kepada masing-masing penerima hibah, meski belum semuanya dapat diproses namun sejauh ini belum ada kendala. Kita saat ini menunggu hasil pemeriksaan BPK RI,” ujar Ulidal.
Ulidal menyebutkan beberapa kendala dalam proses pengurusan dana hibah di sekretariat daerah, ada beberapa usulan yang belum menyampaikan proposal kegiatan. Proposal ini harus segera dihimpun dan dientri kedalam aplikasi. Selain itu kelengkapan alamat penerima juga menjadi perhatian penting, dan kelaikan penerima hibah untuk lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (hms)
