 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji (kiri) |
PONTIANAK, suaraborneo.id - "Selama ini yang sudah menjadi wacana kita dan sudah kita siapkan untuk pendidikan jarak jauh dan ini dalam rangka antisipasi guru yang kurang kemudian ada menambah lamanya Pendidikan di Kalbar,” kata Sutarmidji usai menerima kunjungan kerja komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Provinsi Kalbar, di Praja I kantor Gubernur Kalba, Senin (3/1/2020).
Orang nomor satu di Kalbar itu mengatakan, sebelum Menteri Pendidikan punya wacana untuk kuliah 5 semester kita sudah ada polanya yang Pendidikan sebenarnya dia magangnya di Daerah-daerah yang memang kita adakan Pendidikan jarak jauh.
“Yang bidang ekonomi seharusnya magang di bumdes-bumdes yang ada, bayangkan 74954 desa kalau setiap desa itu bumdesnya ada semua kemudian ada 2 Mahasiswa Fakultas Ekonomi magang disitu itu berapa besar dan cukup semuanya sehingga konkrit,” jelasnya.
Wakil Ketua I komite III DPD RI, Evi Apita Maya, sangat mengapresiasi pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, banyak sekali masukan yang akan disampaikan ketika melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan.
"Jadi apapun masukan yang ada kita akan kolaborasikan dari apa temuan kita dari daerah lain jadi pada prinsipnya hampir sama tapi ada hal-hal yang menarik kita bisa jadikan contoh kalbar untuk disampaikan ke Pusat," tegasnya.
Dikatakannya, seperti ide-ide yang disampaikan Gubernur Kalbar misalnya pendidikan jarak jauh yang selama ini menjadi kendala di daerah di kepulauan misalnya jarak tempuh yang sangat jauh dan juga temuan masalah ketidak seimbangan pembayaran antara klinik sama rumah sakit itu bocoran dana yang dikeluarkan bisa menjadi sumber kita temukan apa penyebabnya dana BPJS ini bisa bocor dan juga misalnya Opservasi dokter bahwa misalnya seorang melahirkan harus di operasi yang seharusnya tidak itu juga bisa dijadikan bahan kita bahwa BPJS ini dananya bocor dari hal-hal yang seperti itu. (Humas/TS).
